NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

TENTANG DUKUNGAN DAN KOLABORASI

DALAM GERAKAN #SATUSEKOLAHSATUGURUAGAMA

Nota Kesepahaman ini disepakati secara elektronik oleh:

Seluruh komunitas, lembaga, atau organisasi yang diwakili oleh Hotlan Hutabarat (selaku inisiator/wadah gerakan) dalam Nota Kesepahaman ini, bertindak untuk dan atas nama entitas masing-masing sebagai satu kesatuan beserta seluruh pihak yang telah ikut bergabung sebelumnya dalam Gerakan #SatuSekolahSatuGuruAgama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Lembaga Pendaftar, berkedudukan dan diwakili oleh Penanggung Jawab sebagaimana data yang diisikan melalui Formulir Pendaftaran Elektronik, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PASAL 1: LATAR BELAKANG & MAKSUD

Bahwa Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Bahwa PARA PIHAK menyadari masih banyaknya sekolah di Indonesia yang mengalami kekosongan guru agama definitif, sehingga pemenuhan hak dasar peserta didik tersebut belum terpenuhi secara merata.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kolaborasi strategis antara PARA PIHAK dalam mengawal, mengadvokasi, dan merealisasikan pemenuhan hak pendidikan agama melalui Gerakan #SatuSekolahSatuGuruAgama.

PASAL 2: TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Membangun komitmen bersama untuk menyuarakan pentingnya kesetaraan dan ketersediaan guru agama di seluruh sekolah di Indonesia.

2. Memperkuat validitas data kebutuhan guru agama melalui jaringan informasi, verifikasi lapangan, dan advokasi bersama.

3. Menyampaikan data terverifikasi kepada pemerintah pusat (Kemendikbudristek dan Kementerian Agama) melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP).

PASAL 3: RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup, namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut:

1. Dukungan Kampanye & Sosialisasi: PIHAK KEDUA bersedia mendukung dan menyebarluaskan kampanye #SatuSekolahSatuGuruAgama melalui kanal informasi dan jaringan yang dimiliki.

2. Partisipasi Pendataan & Verifikasi: PIHAK KEDUA mendukung pergerakan Duta dan Relawan dalam menghimpun serta memverifikasi data sekolah yang kekurangan guru agama.

3. Dukungan Advokasi & Perlindungan: PIHAK KEDUA (sesuai kapasitas lembaga) siap memberikan pendampingan, advokasi, atau bantuan yang diperlukan apabila Relawan menghadapi kendala legalitas atau kelembagaan saat melakukan tugas verifikasi di lapangan.

4. Kolaborasi Program: Pertukaran data non-rahasia dan koordinasi strategis untuk penguatan isu pendidikan agama.

PASAL 4: HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dukungan moral, jaringan, dan/atau advokasi dari PIHAK KEDUA dalam menjalankan Gerakan #SatuSekolahSatuGuruAgama.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengelola data laporan secara transparan, akuntabel, dan menggunakannya khusus untuk kepentingan pemenuhan hak guru agama melalui jalur resmi/pemerintah.

3. PIHAK KEDUA berhak dicantumkan sebagai Organisasi/Lembaga Mitra Resmi dalam media publikasi dan landing page Gerakan #SatuSekolahSatuGuruAgama.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Gerakan serta tidak menggunakan kerja sama ini untuk kepentingan politik praktis atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum Republik Indonesia.

PASAL 5: JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku efektif sejak disetujui secara elektronik oleh PARA PIHAK dan akan tetap berlaku sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan dan tujuan Gerakan #SatuSekolahSatuGuruAgama dinyatakan selesai, atau selama kerja sama ini masih dibutuhkan oleh PARA PIHAK, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 6: PENUTUP

Nota Kesepahaman ini disetujui secara elektronik. Tindakan PIHAK KEDUA menyetujui syarat dan ketentuan melalui sistem pendaftaran daring merupakan persetujuan sah yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan fisik sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.